BAWASLU KABUPATEN BANDUNG IKUTI RAKERNIS PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU 2024
|
KARAWANG - Bawaslu Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu 2024 di Brits Hotel Karawang 20-21 Nopember 2023 dengan mengikutsertakan Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Staf Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
Kegiatan dibuka Ketua Bawaslu Jawa Barat Zacky Mohamad Zamzam dan dihadiri Koordiv Penanganan Pelanggaran (PP)
Syaeful Bahri dan Kabag PPPS Setiabudi Hartono SH MH. Ketua Bawaslu Jawa Barat Zacky Mohamad Zamzam dalam sambutannya berpesan agar seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se- Jawa Barat, setelah melewati tahapan sengketa, saatnya kini pengawas pemilu penting untuk memantapkan diri dengan mengetahui potensi pelanggaran administratif pada tahapan kampanye ini.
Dijelaskan Zacky, Jawa Barat yang menjadi salah satu provinsi yang bakal sering dihadiri capres dan cawapres beserta timnya. Berkaitan dengan itu, seluiruh jajaran Bawaslu Kab/Kota se-Jawa Barat untuk bersiap diri mulai dari Bawaslu Kab/Kota, panwaslu kecamatan hingga PKD. "Dari sekarang semua jajaran harus siap menyongsong tahapan kampanye pada pemilu 2024," ujarnya.
Koordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Barat Syaeful Bahri mengatakan kampanye yang akan masuk pada tanggal
28 Nopember 2023 harus diantisipasi, selain menyiapkan pengawasan kampanye juga mengawasi laporan dana kampanye. "Kuatkan Kembali pemahaman kampanye dalam UU Nomor 7 tahun 2017, PKPU 15 dan 20 tahun 2023 tentang kampanye, PKPU 18 tentang dana kampanye. "Siapkan timfas pengawasan kampanye, pokja pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye serta pokja logistik, siapkan imbauan terkait pendaftaran tim kampanye, juga dana kampanye. Perlu dikuatkan juga koordinasi dengan KPU dan kepolisian berkaitan dengan kegiatan kampanye," katanya.
Pada kesempatan ini menghadirkan Ketua Bawaslu RI periode 2017-2022 Abhsan SH MH dan komisioner Bawaslu Jabar
2018-2023 Zaki Hilmi. Selain kegiatan disi paparan materi dan diskusi juga akan disi rencana tindak lanjut.
