Mengenal Jenis Pelanggaran Pemilu: Administrasi dan Kode Etik Penyelenggara : BAGIAN I

BANDUNG – Penyelenggaraan pemilu tidak hanya dituntut berjalan sesuai tahapan, tetapi juga harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi integritas penyelenggaranya. Apabila dalam proses tersebut ditemukan dugaan pelanggaran, penanganannya perlu disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang terjadi.

Secara umum, terdapat empat jenis dugaan pelanggaran pemilu, yakni pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, tindak pidana pemilu, serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Masing-masing memiliki karakteristik berbeda, baik dari aspek yang dilanggar maupun ketentuan yang mengaturnya.

Dua diantaranya berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap prosedur penyelenggaraan dan integritas penyelenggara, yaitu pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelanggaran administrasi pemilu mencakup pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu.

Bentuk dugaan pelanggarannya dapat ditemukan dalam berbagai tahapan, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi, hingga penetapan peserta atau calon dalam pemilu.

Salah satu aspek yang juga perlu diperhatikan adalah proses penetapan status Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dalam proses tersebut, dugaan pelanggaran administrasi dapat muncul apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap prosedur atau mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan.

Namun, status TMS tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran administrasi. Hal yang perlu diperiksa adalah apakah proses penetapan status tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penilaian terhadap dugaan pelanggaran administrasi tidak hanya melihat hasil akhir suatu proses, tetapi juga memperhatikan kesesuaian prosedur yang mendasarinya.

Selain kepatuhan administrasi, integritas penyelenggara juga menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas pemilu. Sebab, proses pemilu yang berjalan sesuai prosedur tetap membutuhkan penyelenggara yang menjunjung tinggi prinsip etika.

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berkaitan dengan perilaku atau tindakan penyelenggara yang tidak sesuai dengan prinsip dan etika dalam menjalankan tugas serta kewenangannya. Dugaan pelanggaran ini dapat berkaitan dengan sikap tidak independen, tidak jujur, tidak adil, hingga tindakan yang menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu tertentu.

Dalam penyelenggaraan pemilu, independensi dan keadilan merupakan prinsip penting yang harus dijaga. Penyelenggara dituntut menjalankan tugas secara profesional tanpa dipengaruhi kepentingan pihak tertentu. Karena itu, integritas penyelenggara tidak hanya tercermin dari pelaksanaan tugas secara administratif, tetapi juga dari perilaku dan sikapnya dalam menjalankan seluruh kewenangan yang dimiliki.

Kepatuhan terhadap prosedur dan integritas penyelenggara merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Administrasi yang tertib tanpa diiringi integritas penyelenggara dapat mengurangi kepercayaan publik. Sebaliknya, integritas juga perlu diwujudkan melalui pelaksanaan setiap tahapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai berbagai jenis pelanggaran pemilu menjadi penting, tidak hanya bagi penyelenggara, tetapi juga bagi masyarakat. Dengan mengenali bentuk-bentuk dugaan pelanggaran, masyarakat diharapkan dapat turut mengawal proses demokrasi agar berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas.