Ngabuburit Pengawasan Episode 2 : “Penegakan Hukum Pemilu dan Tantangannya”

SORENG - Dalam rangka memperkuat komitmen pengawasan partisipatif dan menjaga integritas demokrasi, Bawaslu Kabupaten Bandung menggelar kegiatan Ngabuburit Pengawasan dengan mengangkat tema “Penegakan Hukum Pemilu dan Tantangannya.” pada Senin (2/3/2026).

Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung, Deni Jaelani, sebagai narasumber memaparkan pentingnya konsistensi penegakan hukum pemilu, baik pada masa tahapan maupun non-tahapan. Beliau menegaskan bahwa pengawasan merupakan tanggung jawab berkelanjutan untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemaparannya, Deni secara khusus menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Deni memastikan bahwa masyarakat tidak perlu merasa takut atau khawatir saat menyampaikan laporan.

“Masyarakat tidak perlu takut untuk melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu menjamin perlindungan terhadap identitas pelapor maupun saksi. Ini adalah komitmen kami dalam menciptakan rasa aman dan keadilan dalam proses penegakan hukum pemilu,” tegas Deni.

Keberanian masyarakat untuk melapor merupakan bagian penting dari pengawasan partisipatif. Serta keberhasilan penegakan hukum pemilu tidak hanya ditentukan oleh lembaga pengawas, tetapi juga oleh keterlibatan publik dalam menjaga integritas proses demokrasi.

“Penegakan hukum pemilu bukan hanya soal penindakan, tetapi juga pencegahan. Kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat menjadi kunci agar setiap potensi pelanggaran dapat diantisipasi dan ditindaklanjuti secara profesional dan proporsional,” tambahnya.

Kegiatan ini berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan diskusi dari peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Melalui forum Ngabuburit Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Bandung berharap kesadaran kolektif untuk mengawal pemilu yang jujur dan adil semakin meningkat.

Bawaslu Kabupaten Bandung menegaskan komitmennya untuk terus melakukan sosialisasi, edukasi, serta penguatan pengawasan secara berkelanjutan demi terwujudnya demokrasi yang berintegritas dan terpercaya.