Bawaslu Kabupaten Bandung Gelar Forum Diskusi Publik Bertema “Kehumasan Partisipatif: Menyatukan Suara Rakyat dalam Demokrasi Pemilu”

SOREANG — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung mengadakan Forum Diskusi Publik dengan tema “Kehumasan Partisipatif: Menyatukan Suara Rakyat dalam Demokrasi Pemilu”, Rabu (30/7/2025).

Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat peran kehumasan dalam meningkatkan literasi kepemiluan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

Dibuka dengan sambutan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Kahpiana, yang menyampaikan pentingnya membangun komunikasi publik yang inklusif dan transparan. Menunjukan dan mempublish kepada masyarakat seluruh tugas, wewenang, kewajiban dan aktivitas sehingga dapat membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Forum ini dipandu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (Koordiv P2HM) Bawaslu Kabupaten Bandung, Dede Sodikin, yang sekaligus memberikan pengantar diskusi. Dalam pengantarnya, Dede menekankan pentingnya forum diskusi ini adalah sebagai bentuk bahwa Bawaslu masih punya tanggungjawab dan kewajiban untuk melakukan sosialisasi informasi dalam masa non-tahapan.

Diskusi ini menghadirkan narasumber utama I Gede Parasara Manela, S.Sos., M.Si (Han) dari Defense Diplomacy Strategic Forum Universitas Pertahanan. Dalam paparannya yang berjudul “Peran Humas dalam Mendorong Partisipasi Publik dan Literasi Kepemiluan”, Gede menekankan bahwa humas pemilu memiliki tanggung jawab strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, mendorong dialog dua arah dengan masyarakat, serta menangkal disinformasi yang dapat merusak kualitas demokrasi.

Gede membeberkan hasil survey kepercayaan publik terhadap Bawaslu yang meningkat dari kurun waktu 2023, 2024 hingga 2025.

"Bawaslu itu ternyata secara tren di masyarakat meningkat positif, Bawaslu ini patut berbangga hati, ternyata Bawaslu peringkat kedua terpercaya yang dinilai oleh publik berdasar survei Litbang Kompas." ujarnya.

I Gede juga memaparkan kiat-kiat menjaga kepercayaan publik terhadap kelembagaan negara. Menurutnya, keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara dan peserta, tetapi juga oleh kualitas informasi yang sampai ke masyarakat. “Humas harus mampu menjadi katalisator partisipasi publik yang sadar, cerdas, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Dalam era teknologi yang berkembang pesat ini, Gede menyampaikan bahwa humas juga harus beradaptasi dengan perubahan, membuat konten yang berisi informasi dengan gaya kekinian tanpa keluar dari marwah kita sebagai bawaslu adalah hal yg kita butuhkan dan sangat efektif diminati masyarakat.

Kegiatan ini diikuti oleh staf humas Bawaslu se-Indonesia, perwakilan organisasi masyarakat, media lokal, akademisi, serta penggiat demokrasi se-Indonesia. Forum ini diharapkan menjadi titik awal penguatan fungsi kehumasan sebagai pilar utama dalam pengawasan partisipatif dan peningkatan literasi demokrasi di masyarakat.

Selain itu, untuk meningkatkan tugas dan fungsinya dalam mempengaruhi kepercayaan publik, perlu menyesuaikan metode pendekatan ke berbagai elemen dan karakteristik masyarakat, sehingga pemanfaatan teknologi media sosial dalam penyebaran informasi mudah dipahami oleh masyarakat.