Bawaslu RI secara resmi menggelar Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dengan tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”

MEDAN - Bawaslu RI secara resmi menggelar Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dengan tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat”.  Dimana Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi pembuka P2P tahun ini, dilaksanakan secara luring dan daring yang disiarkan secara langsung melalui platform zoom meeting dan saluran resmi akun youtube Bawaslu RI pukul 20.00 WIB dan diikuti oleh seluruh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, Senin (7/7/2025).

Kegiatan P2P ini merupakan lanjutan program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang telah diselenggarakan oleh Bawaslu sejak 2019. SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Dihadiri oleh Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenti, Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, Pangdam 1 Bukit Barisan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Ketua DPRD Sumatera Utara, Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Bawaslu RI, Ketua dang Anggota Bawaslu Sumatera Utara beserta jajaran. 

Dalam sambutannya, Lolly Suhenti Anggota Bawaslu RI menegaskan Pemilu yang ideal tidak akan bisa lahir jika disiapkan hanya sekali jadi.

“Bisa hasilnya bagus seperti yang kita harapkan kalau kita siapkan sedemikian rupa. Ada jalan panjang menuju pemilu yang sangat berkualitas. Salah satunya, cara kita memastikan itu adalah melalui pendidikan pengawasan partisipatif. Artinya masa non-tahapan adalah masa kita menanam kesadaran soal pemilu milik semua orang. Sehingga nanti saat pemilu yang akan datang, semua tataan sudah siap, termasuk kesadaran masyarakat untuk menjadikan pemilunya milik dirinya sendiri itu sudah kuat” ujarnya.

Selanjutnya Lolly menyampaikan bahwa program P2P masuk ke dalam program prioritas nasional. Program P2P adalah program yang akan terus dilakukan di masa non-tahapan. Dan berharap agar peserta program untuk fokus dan serius dalam mengikuti forum, karena peserta program merupakan aktor perubahan demokrasi Indonesia.

“Ruang diskusi semacam ini menjadi penting karena dengan mendiskusikan dengan banyak orang, kita meyakini, Bawaslu meyakini bahwa akan semakin kuat cara kita menjaga demokrasi Indonesia. Seluruh peserta bukan objek pelatihan, seluruh peserta adalah subyek dalam pelatihan ini. Kalian semua narasumber, kalian semua adalah aktor untuk memastikan pendidikan ini berjalan seperti yang kita harapkan” tutup Lolly.

Dalam menandai dimulainya rangkaian program pendidikan politik dan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat luas dalam proses demokrasi ini Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dilangsungkan selama 3 hari yakni tanggal 7 hingga 9 Juli 2025 dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompetensi di bidangnya. Dengan harapan setelah mengikuti acara ini peserta dapat mengedukasi keluarga terdekatnya tentang apa saja pelanggaran-pelanggaran yang ada saat Pemilu dan Pilkada, seperti politik uang dan kampanye hitam.