Tingkatkan Transparansi, Bawaslu Kabupaten Bandung Jalani Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Soreang, Dalam upaya meningkatkan tata kelola keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Bandung mengikuti kegiatan Wawancara Self Assessment Questionnaire (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara daring pada hari Senin (7/7). 

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik di lingkungan Bawaslu, di mana seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat melakukan penilaian mandiri yang kemudian diwawancarai oleh Bawaslu Provinsi. Tujuannya adalah untuk memastikan kualitas layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

Dalam kegiatan wawancara tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menghadirkan panelis, yaitu Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Muamarullah, dan Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Data Informasi, Isti Khoriana Karim. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Bandung diwakili oleh Deni Jaelani selaku Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Informasi Publik, Muhammad Rafli selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta Siti Rohmi dan Hasan Santosa selaku staf data dan informasi Bawaslu Kabupaten Bandung. 

Selama sesi wawancara, panelis mengevaluasi berbagai aspek pengelolaan informasi publik, mulai dari kelengkapan dasar hukum, sarana dan prasarana, inovasi layanan informasi, tantangan pengelolaan data, hingga peran aktif PPID dalam menyampaikan informasi strategis terkait pengawasan pemilu.

Deni Jaelani menegaskan pentingnya memilah informasi publik menjadi dua kategori, yaitu informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat dan informasi yang dikecualikan. “Informasi yang dikecualikan adalah yang jika dibuka dapat mengganggu proses pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilu,” ujarnya.

Menutup kegiatan, Muamarullah memberikan apresiasi atas partisipasi aktif Bawaslu Kabupaten Bandung. Ia berpesan, “Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik sebagai wujud nyata keterbukaan lembaga kepada masyarakat.”

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Bawaslu Kabupaten Bandung dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga pengawas pemilu, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di wilayah Kabupaten Bandung.